Enam hari lamanya, saya sempat berada di kampung halaman, Ternate (8 s/d 14 Januari 2009). Enam hari, waktu yang sangat singkat, tetapi cukup untuk memahami dinamika dan pola-wacana politik kota, menjelang perseteruan politik, menjelang pilkada walikota 2010-2015.
Jumat sore, ketika tiba di Bandara Babullah, saya bergegas naik mobil menuju rumah yang berjarak sekitar 15 km (Akehuda-Ngade). Sepanjang perjalanan, terlihat jelas dinamika politik kota itu terpampang melalui baliho para kontestan (kandidat walikota), berjejer (fato-fato ujung pukul ujung) mulai dari baliho Ikbal Ruray, Hi Bur, Wahda J. Imam, Sidik Siokona, dan seterusnya, silih berganti baliho itu menghiasi wajah kota dari Bandara sampai Ngade.
Tampang foto mereka bak selebritis sedang tebar pesona pada fans-nya. Tenyata benar kata seorang kawan melalui obrolan facebook, bahwa Ternate memang sedang ramai dengan baliho-baliho itu.
Bisa jadi, ini tidak hanya terjadi di ternate. Foto ”uyung” deng ”om dola” juga mungkin terpampang di tikungan kupa-kupa Tobelo. Atau foto ”Om Popaco” juga ikut senyum manis dilapangan Samar Galila, Bacan.
Dengan gaya kampanye yang berbeda-beda dalam pesan melalui baliho itu, beberapa baliho bahkan menyapa para pemilih dengan klaim yang unik dan terkesan egois, bahkan feodalistik otoriter. Sebut saja, ada spanduk yang bernyanyi, ”anda memasuki wilayah DR.Ir....” Seakan sebuah wilayah sudah menjadi milik kandidat tertentu dan tidak boleh digarap oleh kandidat lain. Semua merasa menjadi ”Tuan Tanah” atas negeri yang dihuni lebih dari 27 suku ini (?). Disinilah, terpampang sebuah contoh dimana politik memang ”kuda kayu”. Hampir tidak ada batas antara ”sopan” dan ”santun”, yang ”beretika” dan ”baku tikam”. Semua kandidat mengkaim dirinya paling benar, paling terbaik. Semuanya merasa menjadi tuan tanah.
Mereka lupa bahwa negri ini telah terpecah-belah, terkaplig dalam pecahan ekonomi politik. Uang dan upetinya mengalir ke kantong dan dompet para pengusaha asing. Teluk Kao dikuasai Newcrews Australia, Teluk Weda dukuasai Weda Bay Nikel, Pulau Doi dikusai Alga Asta Media, dan seterusnya. Para pemilik modal ini telah menjadi tuan tanah sejak lama.
Baliho, yang semula merupakan media kampanye, berubah wujud melebihi fungsinya—menjelma menjadi semacam sertifikat (surat kepemilikan) atas tanah dan wilayah dengan segala isinya: hidup atau mati.
Mungkinkan demokrasi memang tidak mengenal norma dan etika? Atau jangan-jangan benar kata seorang kawan: “Kekeuasaan itu ‘bisnis judi’ yang menggiurkan. Kekuasaan hanya bisa diraih oleh orang-orang nekat. Jika anda menang, anda akan untung 100 kali lipat. Tapi jika anda kalah, maka anda akan rugi 200 kali lipat. Bisa stres, gila, lalu mati.”
Beberapa fakta di Ternate dan Kabupaten lain di Maluku Utara, setidaknya menunjukkan kebenaran hipotesis kawan di atas. Walaupun begitu, saya berharap semoga tidak ada ‘tuan tanah’ yang menjual tanah rakyatnya untuk ‘tuan tanah’ yang lain.
Pilkada walikota ternate 2010 adalah mementum penting untuk menjaring pemimpin yang mau mengakomodir kepentingan semua warga penghuni tanah ternate, agar semua rakyat menjadi tuan tanah di negerinya sendiri. Wallahualam bissawab.
Jumat sore, ketika tiba di Bandara Babullah, saya bergegas naik mobil menuju rumah yang berjarak sekitar 15 km (Akehuda-Ngade). Sepanjang perjalanan, terlihat jelas dinamika politik kota itu terpampang melalui baliho para kontestan (kandidat walikota), berjejer (fato-fato ujung pukul ujung) mulai dari baliho Ikbal Ruray, Hi Bur, Wahda J. Imam, Sidik Siokona, dan seterusnya, silih berganti baliho itu menghiasi wajah kota dari Bandara sampai Ngade.
Tampang foto mereka bak selebritis sedang tebar pesona pada fans-nya. Tenyata benar kata seorang kawan melalui obrolan facebook, bahwa Ternate memang sedang ramai dengan baliho-baliho itu.
Bisa jadi, ini tidak hanya terjadi di ternate. Foto ”uyung” deng ”om dola” juga mungkin terpampang di tikungan kupa-kupa Tobelo. Atau foto ”Om Popaco” juga ikut senyum manis dilapangan Samar Galila, Bacan.
Dengan gaya kampanye yang berbeda-beda dalam pesan melalui baliho itu, beberapa baliho bahkan menyapa para pemilih dengan klaim yang unik dan terkesan egois, bahkan feodalistik otoriter. Sebut saja, ada spanduk yang bernyanyi, ”anda memasuki wilayah DR.Ir....” Seakan sebuah wilayah sudah menjadi milik kandidat tertentu dan tidak boleh digarap oleh kandidat lain. Semua merasa menjadi ”Tuan Tanah” atas negeri yang dihuni lebih dari 27 suku ini (?). Disinilah, terpampang sebuah contoh dimana politik memang ”kuda kayu”. Hampir tidak ada batas antara ”sopan” dan ”santun”, yang ”beretika” dan ”baku tikam”. Semua kandidat mengkaim dirinya paling benar, paling terbaik. Semuanya merasa menjadi tuan tanah.
Mereka lupa bahwa negri ini telah terpecah-belah, terkaplig dalam pecahan ekonomi politik. Uang dan upetinya mengalir ke kantong dan dompet para pengusaha asing. Teluk Kao dikuasai Newcrews Australia, Teluk Weda dukuasai Weda Bay Nikel, Pulau Doi dikusai Alga Asta Media, dan seterusnya. Para pemilik modal ini telah menjadi tuan tanah sejak lama.
Baliho, yang semula merupakan media kampanye, berubah wujud melebihi fungsinya—menjelma menjadi semacam sertifikat (surat kepemilikan) atas tanah dan wilayah dengan segala isinya: hidup atau mati.
Mungkinkan demokrasi memang tidak mengenal norma dan etika? Atau jangan-jangan benar kata seorang kawan: “Kekeuasaan itu ‘bisnis judi’ yang menggiurkan. Kekuasaan hanya bisa diraih oleh orang-orang nekat. Jika anda menang, anda akan untung 100 kali lipat. Tapi jika anda kalah, maka anda akan rugi 200 kali lipat. Bisa stres, gila, lalu mati.”
Beberapa fakta di Ternate dan Kabupaten lain di Maluku Utara, setidaknya menunjukkan kebenaran hipotesis kawan di atas. Walaupun begitu, saya berharap semoga tidak ada ‘tuan tanah’ yang menjual tanah rakyatnya untuk ‘tuan tanah’ yang lain.
Pilkada walikota ternate 2010 adalah mementum penting untuk menjaring pemimpin yang mau mengakomodir kepentingan semua warga penghuni tanah ternate, agar semua rakyat menjadi tuan tanah di negerinya sendiri. Wallahualam bissawab.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar