“Dulu, waktu masih kacil, saat torang nonton pertandingan sepak bola di Lapangan, banya orang suka bacarita dan merasa bangga kalau berhasil menerobos masuk lapangan tanpa harus bayar karcis. Istilahnya masuk ‘freei’, gratis. Pendeknya kalau bisa masuk gratis, kenapa harus bayar?!”
Potongan kutipan di atas adalah cerita—yang saya pungut— soal ‘budaya menerabas, budaya ‘freei’ (free: bebas, gratis, dalam bahasa inggris), ditambah ‘i’, ‘di-manado-kan’ menjadi freei, yang artinya bebas/gratis. Suatu budaya yang dikonstruksi secara sosial oleh masyarakat moderen yang terjebak dalam budaya hidup individualis.
Adalah Max J. Lomban, Wakil Walikota Bitung yang menceritakan kisah masa kecilnya di Bitung, membumbui sambutan dan materinya tentang “Arah penanggulangan kemiskinan Kota Bitung” dalam acara Rapat Kerja dan Evaluai PNPM-MP di Aula kantor Walikota Bitung, selasa (20/03). Cerita ini dilontarkan Lomban untuk memberi argumentasi bahwa banyak hambatan dalam penanggulangan kemiskinan. salah satunya adalah adanya budaya Freei di masyarakat.
Budaya freei ini disinyalir sudah mengakar menjadi paradigma di masyarakat. Oleh karena itu perlu digeser, karena jika tidak maka pembangunan, terutama yang bersifat bottom-up akan sulit terlaksana. Hal ini penting karena jumlah anggaran pemerintah sangat terbatas, sementara kebutuhan pembangunan sangat besar. Untuk itulah dibutuhkan pembangunan yang partisipatif—pembangunan “mapalus” (gotong-royong).
Disadari, dalam upaya menanggulangi kemiskinan, berbagai program telah dilakukan oleh pemerintah, pusat dan daerah, tetapi hasilnya belum maksimal. Di Kota Bitung, khususnya, ada sekitar sepuluh program, mulai dari Program Keluarga Harapan (PKH), Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Beras untuk Rakyat Miskin (Raskin), Program Bantuan Modal UKM dan Koperasi, Program Pengembangan Mina Perikanan Tangkap dan Budidaya, Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Program Sertifikasi Tanah untuk Rakyat Miskin, Bantuan stimulan pembangunan perumahan, serta Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM-MP). Semua program memiliki tujuan yang sama, menanggulangi kemiskinan.
Kondisi dan fakta ini membingunkan. Seakan merupakan ambivalensi sekaligus paradoks.
“So banya skali ini program yang pemerintah da beking. Jumlah warga yang jadi sasaran program juga mencapai sekitar 3.3000 KK miskin di Bitung. Tapi kok orang miskin tidak pernah berkurang?! Apa yang salah?” tanya Lomban, serius.
Meski demikian, Lomban tak lantas patah semangat. Ia bahkan tak segan membagi kegelisahannya bersama Gubernur Sulawesi Utara, Sinyo Hari Sarundajang (SHS). “Saya sampaikan ke Pak Gub, jangan-jangan torang (Pemerintah) seperti dokter yang salah kasih obat pada pasien (orang miskin) sehingga penanggulangan kemiskinan terkesan tidak berhasil,” kata Lomban menceritakan sepintas diskusinya dengan Sarundajang.
Kegelisahan Lomban adalah bagian dari sekelumit benang-kusut dan rumitnya penanggulangan kemiskinan di negeri ini, tak terkecuali di Bitung. Kondisi ini diperparah oleh “budaya freei”,—istilah Max Lomban— di tengah masyarakat kita, termasuk masyarakat miskin sendiri. Tak heran, dalam setiap pembangunan di tingkat kelurahan, sangat sulit menggalang partisipasi masyarakat.
Orang lebih senang disuapi, (diberi bantuan gratis) ketimbang berkontribusi sesuai kemampuannya mewujudkan pembangunan. Bahkan, pembangunan sarana pedesaan, misalnya, banyak warga lebih senang menunggu untuk menikmati pembangunan yang dilaksanakan oleh sebagian kecil warga lain atau kontraktor, ketimbang berpartisipasi secara langsung dalam pembangunan ini.
Padahal, menurut Max Lomban, mengutip pidato Budiono, pembangunan terutama penanggulangan kemiskinan itu harus dilakukan karena adanya tiga perintah, yakni perintah konstitusi, perintah ilmu pengetahuan, dan perintah agama. Tiga perintah inilah yang membuat Lomban, yang juga menjabat sebagai Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) bertekad menanggulangi kemiskinan di Kota Cakalang ini.
Menurut Suami dari Dra. Ny. Khouni Lomban Rawung ini, dalam jangka pendek ada program pembangunan rumah layak huni untuk warga miskin. Ini akan dilakukan mengikuti petunjuk Sarundajang yang menyatakan bahwa dalam 14 indikator orang miskin menurut standar BPS, terdapat lima indikator kemiskinan yang berhubungan dengan sarana perumahan. Untuk itu, saat ini program pembangunan rumah layak huni menjadi prioritas jangka pendek penanggulangan kemiskinan di Sulawesi Utara, umumnya, dan di Bitung, khususnya.
Pada tahap selanjutnya, Pemda Kota Bitung akan melakukan pendataan dan pemetaan kembali untuk memeroleh data yang valid (by name by addres) tentang masalah kemiskinan di Bitung. Penyebabnya, masih menurut Lomban, data tentang penduduk miskin yang sah memang dari BPS, tetapi tidak tersaji secara detail sehingga pemerintah, swasta, maupun stakeholder lainnya kesulitan menggunakan data BPS ini untuk menyalurkan bantuan yang tepat sasaran.
“Biarlah data BPS itu menjadi konsumsi APBN. Kita akan melakukan survey untuk mebuat data sendiri yang lebih lengkap agar memudahkan pemerintah daerah menyusun dan memantau setiap program yang berhubungan dengan peningkatan kesejahteraan,” ujar lomban.
Evaluasi Bersama
Menyadari adanya kelemahan berbagai program penanggulangan kemiskinan, baik pada tataran konsep, cakupan wilayah sasaran, maupun sumberdaya manusia dan dana, maka diperlukan adanya koordinasi antara berbagai pelaku. Untuk itulah, rapat kerja (Raker) dan evaluasi program PNPM-MP yang identik dengan ‘temu kangen’ antarpelaku program ini dilakukan.
Kegiatan yang dihadiri oleh semua pelaku baik Fasilitator, Anggota LKM, Lurah, PJOK dan SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Bitung ini berlangsung selama sehari. Uniknya, Kegiatan yang dirangkaikan dengan pembentukan Forum Komunikasi Antar LKM di tingkat kota ini merupakan insiatif Wakil Walikota, yang ditindaklanjuti oleh Korkot PNPM-MP Kota Bitung. Sumberdana kegiatan pun difasilitasi oleh pemerintah kota Bitung.
“Pemerintah Kota Bitung mendukung program ini. Ngoni Lurah-lurah juga harus dukung dan paham ini PNPM-MP. Jangan kong pak Wali (Walikota) batanya tentang PNPM-MP di ngoni pe kelurahan kong ngoni nyanda mangarti. Itu fatal,” Komentar Lomban dengan dialeg kental Manado, menghimbau semua Lurah yang hadir. Komentar Lomban kemudian disambut dengan derai tawa sebagaian besar peserta yang hadir.
“Kegiatan seperti ini sangat penting agar ada evaluasi bersama terhadap program yang sudah berjalan. Rencananya, raker ini akan diagendakan untuk dilaksanakan secara rutin tiga bulan sekali,” Kata Teddy Sulangi, Korkot Kota Bitung, yang juga ketua panitia pelaksana kegiatan. “Acara ini bertujuan untuk mengevaluasi program PNPM-MP di Kota Bitung yang sudah berjalan selama beberapa tahun di 79 kelurahan,” lanjut Teddy.
Sementara itu, menurut Kalla Manta, Tenaga Ahli Training KMW OC 08 Sulawesi Utara, kegiatan yang merupakan insiatif pemerintah daerah di Bitung ini satu-satunya kegiatan di tingkat kota yang dilaksanakan selama program PNPM-MP. “Pemda Kota Bitung patut diberi apresiasi karena secara langsung dan nyata mendukung program PNPM-MP,” Tutur Kalla
Acara yang penuh apresiatif ini juga dipresentasikan capaian prestasi yang telah diperoleh masyarakat di 79 kelurahan. Capaian-capaian itu antara lain tentang program ekonomi bergulir, kegiatan sosial produktif, serta kegiatan lingkungan. Semua prestasi ini dicapai melalui partisipasi masyarakat. Khusus di bidang lingkungan, misalnya, terdapat hal menarik, yakni bahwa masyarakat mampu melaksanakan pembangunan di lingkungannya dengan kuantitas dan kualitas yang besar dan tinggi walaupun dengan jumlah dana yang terbatas.
“Kami LKM dan masyarakat di Kelurahan dapat berkerja dengan “Gratis” dengan hasil yang lebih baik. Jadi, gratis bukan hambatan dan bukan masalah!,” komentar seorang peserta yang juga anggota LKM.
“Kami akan menjadikan capaian prestasi masyarakat ini sebagai acuan dan bahan evaluasi bagi setiap kontraktor yang memenangkan setiap tender proyek fisik di Bitung,” Ujar Max Tambuwun, Kadis PU Kota Bitung, menimpali komentar anggota LKM sekaligus mengakhiri materi dan acara yang penuh makna ini.
Salam
Zhoel


Tidak ada komentar:
Posting Komentar