Saya tidak tahu, sejak kapan, oleh siapa, dan mengapa potongan kertas yang dilipat sedemikian rupa, berbentuk kotak (kertas) sederhana itu disebut “Amplop?” Tapi saya juga heran, mengapa otak saya terprogram begitu rapi untuk hanya sekedar setuju pada “metafora” yang ‘dibiakkan’ kebanyakan orang bahwa amplop adalah, “Duit?” Tentu bukan amplopnya yang disebut duit tapi isi dari amplop itu.
Seorang demosntran, Bento (nama samaran) menuturkan:
“Saya kecewa. Demonstrasi yang kami lakukan berhari-hari, harus berhenti tanpa hasil hanya karena beberapa kawan lompat jendela dan menerima amplop dari pejabat itu,” Ujarnya menyikapi langkah memalukan yang dilakukan kawannya.
“Terima amplop itu sudah biasa. Amplop dapat membuat orang giat berdemonstarsi. Amplop juga bisa membubarkan demonstrasi,” komentar Bangajou (Mahasiswa), melegitimasi cerita kawannya soal amplop, pada suatu kesempatan diskusi informal, sore itu, di Cafe Jarod, Ternate, Mei, 2009 Silam.
Masih banyak cerita yang sama soal mujijat amplop yang mampu menjinakkan dan membungkam suara kritis kawan-kawan aktivis ini. “Wartawan amplop”, adalah metafora untuk menggambarkan sikap wartawan yang memilih diam karena telah menerima amplop, atau kalaupun menulis, tulisannya hanya secara datar dan tak ngotot terhadap kejahatan korupsi yang dilakukan pejabat tertentu. Ada juga metafora, “Polisi Amplop”. Untuk yang terakhir ini sangat sering kita jumpai disetiap perempatan, tikungan jalan, maupun pos resmi polisi--ketika ada razia kendaraan bermotor. Saya tidak tahu siapa yang duluan memulai perdagangan amplop ini.
Ternyata, amplop memang bukan lagi sekedar potongan kertas. Ia (isi amplop itu) telah menjelma menjadi semacam obat penawar yang antagonis: Mengihidupkan dan mematikan.
Saluran demokrasi dalam bentuk hak penyaluran pendapat lalu menjadi mahal, hanya karena setiap orang harus menyediakan dan mengejar obat mujarab (amplop) ini untuk mewujudkan hasrat, ambisi, dan tujuan terselubung lainnya.
Demonstrasi misalnya, terutama yang dilakukan Mahasiswa dan aktivis LSM untuk menunjukkan keberpihakan mereka atas ketidakadilan pemerintah terhadap rakyatnya, atau wujud ekpresi kebebasan berpendapat, tidak lagi (oleh publik) dipandang murni berangkat dari idealisme dan ideologi keberpihakan itu.
Kebanyakan orang selalu sinis, bahkan alergi melihat aksi demonstrasi. “Mereka yang demo itu dibayar”, kata sebagian orang. “Mereka goblok,” kecam sebagian yang lain.
Menariknya, kecaman dan caci-maki bertubi-tubi yang dialamatkan pada massa aksi itu, selalu berangkat dari argumentasi yang sama: “Mereka tidak murni berdemonstrasi untuk kepentingan rakyat--Mereka dapat amplop--mereka dibayar.”
Pihak yang terlibat korupsi-pun, punya istilah dan anekdot sendiri: “Mereka yang demo itu wajar saja karena belum pernah merasakan nikmatnya korupsi. Mereka aktivis amplop, mereka butuh duit.”
Seperti inikah rakyat dan kelompok pro-demokrasi terfragmentasi sedemikian akut? Bukankah aksi merupakan perwujudan kontrol publik atas pelaksanaan pemerintahan yang kita harapkan bersih? Bagaimana mungkin membersihkan barang kotor dengan cara kotor? Atau, apa jadinya memperbaiki sesuatu yang salah dengan cara yang salah?
Sampai saat ini, saya masih memandang aksi demonstasi adalah pilihan dan masih merupakan satu faktor dari serangkaian gerakan advokasi untuk mengontrol jalannya pemerintahan. Setidaknya dalam sistem negara demokrasi, gugatan dan kontrol publik menjadi penting. Apapun bentuk aksi, titik berangkat, dan jenis tuntutannya: aksi masa sangat besar manfaatnya, setidaknya memberi tekanan dan mengingatkan penyelenggara negara untuk tidak melakukan kecurangan.
Kita mungkin masih sependapat: “Kejahatan, seperti halnya korupsi, terjadi bukan hanya niat. Tapi juga karena ada kesempatan.” Penyelenggara negara tidak boleh diberi kesempatan untuk melakukan kecurangan dan pelacuran demokrasi. Satu jalan untuk mewujudkan konrol publik itu adalah “aksi Massa”. Tentu, dengan tetap konsisten untuk mengatakan tidak pada “amplop.” Konkritnya, “Katakan tidak pada korupsi, katakan tidak pula pada amplop.”
Seorang demosntran, Bento (nama samaran) menuturkan:
“Saya kecewa. Demonstrasi yang kami lakukan berhari-hari, harus berhenti tanpa hasil hanya karena beberapa kawan lompat jendela dan menerima amplop dari pejabat itu,” Ujarnya menyikapi langkah memalukan yang dilakukan kawannya.
“Terima amplop itu sudah biasa. Amplop dapat membuat orang giat berdemonstarsi. Amplop juga bisa membubarkan demonstrasi,” komentar Bangajou (Mahasiswa), melegitimasi cerita kawannya soal amplop, pada suatu kesempatan diskusi informal, sore itu, di Cafe Jarod, Ternate, Mei, 2009 Silam.
Masih banyak cerita yang sama soal mujijat amplop yang mampu menjinakkan dan membungkam suara kritis kawan-kawan aktivis ini. “Wartawan amplop”, adalah metafora untuk menggambarkan sikap wartawan yang memilih diam karena telah menerima amplop, atau kalaupun menulis, tulisannya hanya secara datar dan tak ngotot terhadap kejahatan korupsi yang dilakukan pejabat tertentu. Ada juga metafora, “Polisi Amplop”. Untuk yang terakhir ini sangat sering kita jumpai disetiap perempatan, tikungan jalan, maupun pos resmi polisi--ketika ada razia kendaraan bermotor. Saya tidak tahu siapa yang duluan memulai perdagangan amplop ini.
Ternyata, amplop memang bukan lagi sekedar potongan kertas. Ia (isi amplop itu) telah menjelma menjadi semacam obat penawar yang antagonis: Mengihidupkan dan mematikan.
Saluran demokrasi dalam bentuk hak penyaluran pendapat lalu menjadi mahal, hanya karena setiap orang harus menyediakan dan mengejar obat mujarab (amplop) ini untuk mewujudkan hasrat, ambisi, dan tujuan terselubung lainnya.
Demonstrasi misalnya, terutama yang dilakukan Mahasiswa dan aktivis LSM untuk menunjukkan keberpihakan mereka atas ketidakadilan pemerintah terhadap rakyatnya, atau wujud ekpresi kebebasan berpendapat, tidak lagi (oleh publik) dipandang murni berangkat dari idealisme dan ideologi keberpihakan itu.
Kebanyakan orang selalu sinis, bahkan alergi melihat aksi demonstrasi. “Mereka yang demo itu dibayar”, kata sebagian orang. “Mereka goblok,” kecam sebagian yang lain.
Menariknya, kecaman dan caci-maki bertubi-tubi yang dialamatkan pada massa aksi itu, selalu berangkat dari argumentasi yang sama: “Mereka tidak murni berdemonstrasi untuk kepentingan rakyat--Mereka dapat amplop--mereka dibayar.”
Pihak yang terlibat korupsi-pun, punya istilah dan anekdot sendiri: “Mereka yang demo itu wajar saja karena belum pernah merasakan nikmatnya korupsi. Mereka aktivis amplop, mereka butuh duit.”
Seperti inikah rakyat dan kelompok pro-demokrasi terfragmentasi sedemikian akut? Bukankah aksi merupakan perwujudan kontrol publik atas pelaksanaan pemerintahan yang kita harapkan bersih? Bagaimana mungkin membersihkan barang kotor dengan cara kotor? Atau, apa jadinya memperbaiki sesuatu yang salah dengan cara yang salah?
Sampai saat ini, saya masih memandang aksi demonstasi adalah pilihan dan masih merupakan satu faktor dari serangkaian gerakan advokasi untuk mengontrol jalannya pemerintahan. Setidaknya dalam sistem negara demokrasi, gugatan dan kontrol publik menjadi penting. Apapun bentuk aksi, titik berangkat, dan jenis tuntutannya: aksi masa sangat besar manfaatnya, setidaknya memberi tekanan dan mengingatkan penyelenggara negara untuk tidak melakukan kecurangan.
Kita mungkin masih sependapat: “Kejahatan, seperti halnya korupsi, terjadi bukan hanya niat. Tapi juga karena ada kesempatan.” Penyelenggara negara tidak boleh diberi kesempatan untuk melakukan kecurangan dan pelacuran demokrasi. Satu jalan untuk mewujudkan konrol publik itu adalah “aksi Massa”. Tentu, dengan tetap konsisten untuk mengatakan tidak pada “amplop.” Konkritnya, “Katakan tidak pada korupsi, katakan tidak pula pada amplop.”
JHOEL RIMBA: Aktivis Lingkungan, Pejalan Kaki, sementara merantau.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar